Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan ruang lingkup tugas 11 komisi masih seperti yang berlaku pada periode 2009-2014. Namun, untuk pembagian mitra kerja masih menunggu ditetapkannya pembentukan kementerian oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Berikut adalah pembagian kepengurusan untuk penanganan pembahasan materi. Beberapa diantaranya:
Komisi I DPR membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informasi. Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan agraria.
Komisi III membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
Komisi V membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.
Komisi VI membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan badan usaha milik negara. Komisi VII membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.
Komisi VIII membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Komisi IX membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi. Komisi X membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.
Komisi IX membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.
Lebih lanjut Fadli menjelaskan Badan Musyawarah akan terdiri dari 56 anggota. Badan Legislasi 74 anggota, Badan Urusan Rumah Tangga 25 anggota, Badan Kerjasama Antar Parlemen 50 anggota, dan Mahkamah Kehormatan Dewan 17 anggota.
0 comments:
Post a Comment