Masalah yang menerpa partai PPP
tentang dualisme partai terus bergulir. Banyak yang meyakini muktamar adalah
salah satu cara untuk mencapai islah atau mempersatukan dua kubu (Islah).
Meskipun hasil perngakuan kepengurusan Muktamar Bandung oleh Kementerian Hukum
dan Hak Azasi Manusia.
Wahid Ismail mengatakan, muktamar
islah harus mengakomodasi dua kubu yang sedang berselisih di dua muktamar pada tahun 2014 dengan adanya kepengurusan
Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta.
"Tujuan Muktamar Islah ini
adalah untuk membuat PPP bersatu kembali. Makanya, tidak boleh lagi ada
kubu-kubuan dan harus didukung penuh," Ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Sulawesi
Selatan ini.
Wahid meminta kepada semua anggota Fraksi PPP agar
mendukung adanya pelaksanaan Muktamar dengan tujuan Islah. Dan rencananya April mendatang muktamar bisa
dilaksanakan.
Wahid mengaku pernah menyampaikan
keinginannya untuk mendukung Muktamar Islah pada pelaksanaan rapat kerja
wilayah (Rapimwil) di Hotel Grand Clarion. Di mana, dia meminta Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW) tidak boleh memihak ke kubu mana.
Sementara itu pernyataan berbeda
disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan versi Djan Farids, Taufik Zainuddin menolak
dilaksanakannya Muktamar Islah. Taufiq menyerukan agar kubu Romahurmuziy untuk segera bergabung tanpa
melakukan perlawanan.
"Yang di seberang sudah
dinyatakan tidak sah. Kami ini yang sudah jelas sah," sebut Taufik
Zainuddin dihadapan wartawan.
0 comments:
Post a Comment