 |
| Jalan Kartini nampak dari depan Tugu Proklamati setelah kembali dua jalur | Foto: AsliCirebon |
Seperti dikatahui, Jalan Kartini adalah jalan protokol yang super sibuk saat jam kantor dimulai, sejak pukul: 06.30 hingga 18:00, jalan ini disebut-sebut penyumbang kemacetan tertinggi setelah Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo yang sudah dilakukan pelebaran jalan dan Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev).
Solusi kebijakan yang dicoba oleh Walikota Cirebon dengan memberlakukan jalan satu arah di Jalan Kartini, Kota Cirebon, ternyata tidak membawa solusi penyelesaian kemacetan. Justru menambah kemacetan melebar, seperti yang terjadi di Jalan Siliwangi, Jalan Slamet Riyadi, dan Jalan Tentara Pelajar.
Sejumlah kecelakaan tercatat hingga tujuh kali, lantaran pengguna jalan tidak mengetahui bahwa Jalan Kartini diberlakukan satu arah. Dari penuturan warga pun, kerap kali Jalan Kartini semakin ruwet karena pengguna jalan salah arah, dan sering memicu kecelakaan dini.
Demi mengurai kemacetan di Jalan Kartini, Walikota meminta pada PT Kereta Api Indonesia untuk membangun flyover di sekitar jalur kereta di wilayah kota Cirebon beberapa waktu lalu pun, sebenarnya hanya akan membuang-buang waktu saja.
Hingga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berencana membangun flyover dari anggaran daerah pada tahun 2016 pun dinilai membuang-buang uang rakyat saja.
Lalu mengapa flyover di Kota Cirebon yang bakal dibangun di Jalan RA Kartini hanya buang-buang waktu dan buang-buang saja?
Jawabannya adalah RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Cirebon di ruas Jalan Kartini adalah didesain untuk lokasi bisnis yang super sibuk. Sehingga saatnya dibangun flyover, maka akan menyisakan penumpukan pengguna jalan di beberapa ruas yang lain.
Kita harus pahami, pengguna jalan yang membuat kemacetan bertambah panjang sebenarnya pada volume kendaraan yang pada saat itu sedang on the way (dalam perjalanan) di Jalan Kartini sebagian besar adalah mereka yang menggunakan roda empat, sehingga Jalan Kartini terkesan penuh dengan mobil.
Banyak urusan dan kegiatan oleh si pemilik mobil, pada saat on the way di dalam area Kota Cirebon. Namun sebagian besar dinilai, tengah dalam perjalanan ke beberapa pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya, yang padahal di dalam mobil tidak banyak mengangkut banyak orang. Padahal jika saja, mau warga kabupaten dan kota yang ingin beraktivitas di Kota Cirebon, cukup dengan naik angkutan kota atau dengan menggunakan motor, maka, jalanan di Kota Cirebon akan lebih ramping.
Terlihat lebih ramping, itu karena volume (isi) di Jalan Kartini hanya diisi dengan motor dan angkutan kota. Sehingga jalanan di Kota Cirebon akan terlihat lebih luas dan lega, dan tentunya jauh dari kesan macet.
Lantas bagaimana agar warga kota dan kabupaten Cirebon "dipaksa tidak mau pakai mobil" saat ke kota Cirebon? Salah satu solusinya adalah dengan menaikkan pajak kendaraan roda empat, dan yang kedua dengan menaikkan tarif parkir di sejumlah tempat parkir.
Kenaikan tarif parkir akan membuat pemilik kendaraan roda empat berpikir ekonomis, lebih hemat mana jika naik angkutan kota dan jika membawa mobil sendiri dengan tarif parkir yang jauh lebih tinggi. Sisi keuntungan untuk pemerintah daerah pun ada, dari sektor penerimaan pajak daerah pemerintah kota Cirebon jadi memiliki banyak pendapatan dari sumber kontribusi parkir, yang nantinya dapat digunakan untuk masyarakat kota Cirebon.
Pemerintah Daerah dalam hal ini sebut saja legislatif dan eksekutif, harus memahami letak dimana penyebab kemacetan itu sendiri.
Bukan karena jalannya yang kurang luas, namun, karena bertambahnya volume kendaraan yang masuk dalam suatu titik jalan. Sehingga jalan tidak mampu menampungnya.
Opini ini ditulis oleh:
Pemimpin Redaksi AsliCirebon.com
Edisi luru proyek..ckckckckkk...
ReplyDelete