Wakil Ketua Komisi I : KBRI tidak perlu melayani nota-nota ngawur

AsliCirebon.com - Banyaknya pejabat yang ‘meminta’ bantuan kepada beberapa kedutaan besar Indonesia yang di luar negeri membuat publik sedikit panas. Karena memang hal tersebut bisa saja dalam urusan pribadi namun memanfaatkan jabatan untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut, yang mustinya hanya diberikan untuk perjalanan kenegaraan saja.

Seperti yang akhir – akhir ini tersiar mengenai anggota DPR RI dan salah satu kolega dari Menpan RB yang meminta fasilitas kepada kedutaan besar di Australia dan Perancis agar bisa memfasilitasi perjalanan mereka.

Namun hal tersebut nampaknya juga mengusik dari sesama anggota DPR, yaitu Tubagus Hasanuddin yang menjabat Wakil Ketua Komisi I D Tubagus Hasanuddin PR mengatakan sebaiknya KBRI lebih tegas untuk menolak nota – nota yang dianggap ngawur yang dikirimkan kepada KBRI. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini sebaiknya KBRI lebih berkonsentrasi pada tugas – tugas pokok yang sudah ditetapkan.

"Dari kasus tersebut di atas, kami berharap KBRI tidak perlu melayani nota-nota ngawur seperti di atas. Berkonsentrasi saja pada tugas pokok," Ujar Tubagus Hasanuddin .

Kader PDI – P ini juga mengingatkan agar hal ini tidak terus terulang kembali dan sampai akhirnya menjadi kebiasaan dari pjabat untuk membuat nota – nota yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab KBRI.

"Situasi ini harus kita pertahankan. Jangan lalu muncul kebiasaan buruk para pejabat tinggi membuat nota-nota untuk meminta fasilitas di luar tanggung jawabnya. Bahkan hanya untuk berlibur," Tambahnya.

Nasional Monday, April 04, 2016