AsliCirebon.com - Pada zaman
sekarang transparansi dan pengawasan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh
suatu badan atau lembaga yang berhubungan dengan kontrak atau uang ratusan
miliar ataupun triliun. Hal itu termasuk juga pada perusahaan milik Negara atau
yang biasa disebut dnegan BUMN, karena didalam BUMN sendiri adalah lading
penyalahgunaan jabatan atau keuangan. Salah satu BUMN yang menjadi perhatian
adalah Pertamina, pasalnya Pertamina adalah salah satu BUMN terbesar.
Dengan itu butuhnya pengawasan
ekstra untuk mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan atau
pelaksanaan proyek, dalam hal ini Pertamina menjalin kerjasama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan terhadap kontrak – kontrak
yang ada.
"Misalnya dalam proses
pengadaan dalam pengendalian arus minyak, kemudian pelaksanaan proyek,
kontrak-kontrak dengan pihak lain, dan sebagainya. Saya kira itu hal-hal yang
Pertamina butuh support, apakah itu nantinya bentuknya pendampingan dan
sebagainya sehingga kita bisa menghindari adanya kesalahan-kesalahan langkah ke
depan," Ujar Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto.
Dalam waktu dekat pimpinan
Pertamina akan melakukan pembicaraan kepada petinggi KPK, terkait dengan niat
Pertamina yang akan menggandeng KPK dalam pengawasan.
"Tentu saja, kegiatan-kegiatan
yang sekarang menjadi concern KPK untuk investigasi kami juga akan support. Hal-hal
yang berkaitan dengan arus barang, misalnya arus minyak, gas, bagaimana
material-material balance-nya, kemudian aspek pengadaan, transaksi
kontrak-kontrak kerja sama, dan sebagainya," Ucapnya.
0 comments:
Post a Comment