Inikah Gaya Jusuf Kala dalam Memimpin?

Opini - IndoNewsToday.com, Di Indonesia peranan Wapres Jusuf Kalla (JK) memiliki pengaruh yang cukup besar. Karena posisi JK adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang saat ini menjadi salah satu partai tebesar di DPR.

Saat ini kekuatan politik Presiden Jokowi dan Wapres JK sekarang sebenarnya sama-sama tidak besar. Karena mereka berdua bukan merupakan Ketua Umum sebuah parpol.

Karena melihat kekuatan politik Presiden Jokowi tidak besar, maka JK berani melawan Jokowi. Akibatnya, sering kita mendengar komentar JK berbeda dengan Jokowi. Mulai dari, kriminalisasi terhadap komisioner dan penyidik KPK, Kriminalisasi aktifis anti korupsi, sampai kepada permasalahan PSSI.

Padahal kalau mau diingat-ingat, ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI, dia selalu memberikan wewenang besar kepada Wakilnya. Tapi rupanya JK merasa belum puas meski kepentingannya sebenarnya telah diakomodasi oleh Jokowi. Ini terlihat dalam penyusunan Kabinet.

Beberapa orang dekat JK masuk dalam jajaran menteri seperti Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Soyjan Jalil, dan Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel. Dia masih meminta banyak konsensi politik dan bisnis. Padahal, kalau berdasarkan konstitusi, kekuasaan Wapres tergantung pada kebaikan presiden. 

Kenyataanya, di Indonesia politik adalah panglima, maka konstitusi  bisa diabaikan. Harusnya, konstitusi lah pengatur jalanya pemerintahan, bukan kekuatan politik. Untuk menghadapi JK, Jokowi sebenarnya berupaya untuk bermain cantik. Caranya dengan menciptakan manajemen konflik antara JK dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.

Manajemen konflik Jokowi mengingatkan kepada gaya Soehato dalam mempertahankan kekuasaannya. Soeharto, selalu membuat konflik antara anak buahnya. Seperti Mayor Jendral Ali Moertopo diadu dengan Jendral Soemitro, Jendral Benny Moerdani diadu dengan Letnan Jendral Soedarmono, Jendral Try Sutrisno diadu dengan Habibie. Tujuanya adalah, agar lawan politiknya saling melemahkan.

Tapi JK tidak tinggal diam. Dia berusaha meningkatkan kekuatan politiknya dengan cara memihak  kubu Agung Laksono dalam kemelut Partai Golkar. Tujuanya bila Kubu Agung Laksono menang, kekuatan politik JK akan bertambah. Komunikasi politik antara JK dengan PDI-P juga tampak semakin intens, bahkan PDI-P sekarang lebih akrab dengan JK dibandingkan dengan Jokowi.

Semua itu mencerminkan bahwa kacaunya hubungan Presiden dan Wapres adalah buah dari perpaduan anatara sistem presidensil dan multipartai. Dengan demikian, sebagaimana dalam sistem parlementer, siapa yang paling piawai melakukan manuver, akan memilii kekuasaan lebih besar sehingga bisa membuat seorang presiden menjadi ‘pelengkap penderita’.

Pertarungan politik antara Jokowi dan JK, jelas tidak memberikan manfaat bagi bangsa. Bila pertarungan ini terus berlangsung, selama masa jabatan Jokowi-JK, pemerintah tak akan berjalan efektif, apalagi bila kepentingan pribadi memperoleh prioritas sangat tinggi.

Opini Politik Wednesday, June 03, 2015