Membedah Keinginan Rakyat untuk Jabatan Wakapolri Baru

Opini Redaksi IndoNewsToday - Indonesia Hari Ini, Kali ini meyoroti tentang jabatan kosong untuk Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia. Lagi-lagi nama yang disorot adalah Komandan Jenderal Budi Gunawan yang pada beberapa waktu yang lalu berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi yang pada akhirnya bebas dengan penetapan tersangka oleh putusan Pengadilan.

Namun, presiden Jokowi memutuskan lain perihal penetapan Kapolri baru, Budi Gunawan tidak dipilih. Lantas bola salju kini turun kembali menggelinding ke publik. Budi Gunawan kembali disebut-sebut sebagai calon kuat sebagai Wakapolri.

Bahkan pada Selasa kemarin (21/4/2015) Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri, saat ini telah menyiapkan nama-nama jenderal bintang tiga yang berpeluang menjadi Wakapolri, salah satunya adalah Komjen (Pol) Budi Gunawan. Indonesia Police Watch (IPW) pun menyebut bahwa Wanjakti dan internal Polri memberi lampu hijau kepada Komjen Budi Gunawan menjadi wakapolri.

Sementara itu, Kabareskrim Inspektur Jenderal (Pol) Budi Waseso menjelaskan, mengenai urusan pencalonan atau penunjukan Komjen Budi Gunawan menjadi calon orang nomor dua di tubuh Polri itu urusan internal dan kewenangan institusi. Ia menambahkan, semua jenderal bintang tiga punya hak dan kesempatan yang sama untuk menduduk kursi wakapolri.

Namun di tengah-tengah itu semua, pihak Istana mengaku belum terlalu jauh membicarakan mengenai siapa calon kuat untuk posisi Wakapolri tersebut. Pihak Istana pun beralasan ingin fokus untuk pengamanan dan kelancaran untuk pekan Konferensi Asi Afrika ke 60 yang tengah dilangsungkan di Indonesia.

Publik seolah-olah bertanya-tanya, ada apa dengan nama Budi Gunawan. Mengapa menjadi sasaran "sexy" yang sangat menggairahkan untuk menjadi objek pembicaraan. Lalu apa saja track and record Budi Gunawan dalam kinerjanya sebagai anggota Polri?

Banyak yang menilai Budi Gunawan bakal menggembosi KPK, lembaga yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat dalam upayanya menegakkan hukum khususnya untuk masalah korupsi. Masyarakat pun pesimistis, jika KPK dilemahkan dan mempercayakan penegakan hukum pada POLRI, mengingat track and record POLRI masih berwarna "kuning menuju ke merah" di hati masyarakat.

Masyarakat banyak menaruh hati pada institusi KPK yang saat ini benar-benar independen, yang walau pun masih belum sempurna dalam menegakkan hukum.

Kali ini keputusan benar-benar ada di tangan Jokowi, karena pada dasarnya Institusi POLRI berada di bawah koordinasi Lembaga Kepresidenan. Mau kah Jokowi masih mendengarkan aspirasi publik? Atau Jokowi akan membuat matahari kembar dalam institusi POLRI?

Posisi dilematik sebagai seorang Kepala Negara Indonesia, di tengah desakan kepentingan politik tertentu atau mengambil hati dari jeritan rakyatnya?

Opini Wednesday, April 22, 2015