Hal ini ditegaskan oleh Otoritas Pajak Australia yang telah memutuskan bahwa transaksi bitcoin tunduk pada pajak barang dan jasa (GST), namun yang menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak mungkin digolongkan sebagai "uang" dalam waktu dekat.
Keputusan itu terutama berlaku untuk bisnis di Australia yang menjalankan pertukaran bitcoin, yang memungkinkan pelanggan perdagangan uang riil untuk mata uang digital. Keputusan itu berarti bahwa ketika bitcoin dibeli dari pertukaran, maka akan harus membayar GST pada pasokan bitcoin.
GST biasanya tidak berlaku untuk transaksi keuangan, yang berarti bahwa pertukaran uang konvensional tidak harus mengenakan pajak ketika Australia membeli mata uang asing.
"Pengalihan bitcoin dari satu entitas yang lain adalah 'pasokan' untuk tujuan GST, pengecualian dari definisi pasokan untuk persediaan uang tidak berlaku untuk Bitcoin karena bitcoin bukan 'uang' untuk tujuan UU GST." kata Kantor Pajak Australia seperti yang dilansir dalam The Guardian beberapa hari yang lalu.
Keputusan itu juga mempersulit transaksi belanja bitcoin, membutuhkan penjual yang menerima mata uang untuk memperlakukannya sebagai "supply kena pajak", bukan hanya uang dipertukarkan untuk barang dan jasa.
Hal yang perlu dicatat, bitcoin bukan berarti universal yang diakui secara hukum pertukaran dan bentuk pembayaran oleh hukum Australia atau hukum negara lain. Oleh karena itu, bitcoin bukan 'mata uang (baik dari Australia atau negara lain)' dalam ayat (a) dari definisi 'uang' oleh Kantor Pajak.
Sementara itu Inggris kini memperlakukan bitcoin hampir identik dengan mata uang konvensional, dan membeli Bitcoins tidak lagi dikenakan PPN. Pada bulan Desember, negara bagian New York mengikuti langkah tersebut, memutuskan bahwa pajak penjualan tidak jatuh tempo pada pembelian bitcoin, dan lagi menghindari secara eksplisit menyatakan bitcoin sebagai mata uang.
0 comments:
Post a Comment