Pasca Jokowi Dilantik, Istana Negara Terancam Tidak Dialiri Listrik

Jakarta - IndoNewsToday.com, Rencana pembangunan mega proyek yang termasuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, diserahkan kepada pemerintahan baru apakah akan tetap dibangun atau dipindah. Hal ini akan ikut berdampak pada pasokan listrik yang akan mengaliri ke Istana Negara.

Menurut Communication and Relations Manager PHE ONWJ Donna M Priadi, dampak negatif yang akan ditimbulkan jika nantinya pelabuhan tersebut jadi tetap dibangun pada pemerintahan baru adalah, pasokan minyak dan terutama gas untuk melistrik kota-kota industri di Jawa Barat serta Kompleks Istana Presiden Jakarta akan terganggu.

"Nanti Pak Jokowi listrik di istananya mati," kata Donna seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, hari ini (13/9/2014).

Donna menjelaskan, ini bukannya suatu bentuk ancaman melainkan upaya pemberitahuan kepada pemerintah, jika nantinya proyek tersebut jadi dibangun. Menurutnya, gas yang diproduksi blok migas yang terletak di Pantai Utara Jawa tersebut salah satunya memasok kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang dan Tanjung Priok, listrik dari pembangkit tersebut akan disalurkan ke Jakarta, di antaranya adalah istana negara.

"Seluruh minyak yang diproduksi dialirkan ke FSO Arjuna. Nanti off load via kapal untuk BBM nasional. Gas ke Muara Karang Tanjung Priok PL. Termasuk RI satu, gasnya dari kami," tegasnya.

Donna mengungkapkan, alur kapal yang melintasi pelabuhan tersebut adalah kapal-kapal yang besar, sehingga dapat mengganggu anjungan (platform) yang berada di area tersebut. Dia memberi contoh, jika kapal yang melintasi memiliki tinggi 15 meter akan menghantam anjungan dan membuat risiko berbahaya, dengan begitu akan mengganggu pasokan minyak dan gas bumi.

"Kata pemerintah kalau ada alur, pipa harus dipendam dan sumur harus mati. Kami nggak bisa produksi,. Kalau diteruskan, operasi kami riskan dilanjutkan. Potensi kami 40 ribu BOPD+ 200 mmscfd," paparnya.

Kendati demikian, dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa jika pelabuhan tersebut tetap dibangun. Menurutnya, ONWJ selalu mengirimkan surat kepada instansi terkait seperti Kementerian ESDM, SKK Migas bahkan UKP4 supaya dipertimbangkan pelabuhan tersebut tidak dibangun di wilayah objek vital nasional.

"Kami sebenarnya tidak masalah dengan pelabuhannya, mau dibangun atau tidak. Tapi ini masalahnya di area kami. Tapi kami optimistis, kami juga milik negara, yang berikan pendapatan buat negara juga," pungkasnya.

Infrastruktur Monday, October 13, 2014